Layanan Pembuatan PT Perseorangan

Layanan Pembuatan PT Perseorangan – Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tertera dalam PP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pembuatan  Perseroan Perorangan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas biasa :

1. Didirikan Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 thn
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pendirian PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Kelebihanperseroan perseorangan :

perseroan perorangan terdapat kelebihan dari pada badan hukum lainnya diantaranya :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Mempunyai Kedudukan hukum seperti PT umum
7. Harta Perseroan tidak menyatu dengan harta pemilik

Kekurangan PT perseorangan  :

Bukan hanya  kelebihan PT perorangan   juga terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada tanggung jawab untuk memberikan pembukuan setiap Per-6 bulan kepada kementrian, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Laporan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Jika tidak melaporkan akan diberikan sanksi berupa :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Teguran pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran ke-2 diberikan Jika selama 3 bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan kedua disampaikan, untuk pembukaan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan dalam waktu 5 tahun sejak Pemblokiran diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat Perseroan perseorangan  lagi selanjutnya.