Jasa Pengurusan Perseroan Perorangan di Cihawuk Kabupaten Bandung

Jasa Pengurusan Perseroan Perorangan di Cihawuk Kabupaten Bandung – Perseroan Perseorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 thn 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pendirian  PT Perorangan yang bisa dibilang lebih mudah dibandingkan pembuatan PT umum :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Permenkeu Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian Perseroan Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perorangan :

perseroan perseorangan terdapat milai lebih dibandingkan badan hukum lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar bebas asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Mempunyai Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Kekayaan PT tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kekurangan Perseroan perseorangan  :

Selain  kelebihan Perseroan perorangan   juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

1. Diluar laporan pajak ada kewajiban untuk memberikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali ke mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan R/L
   3. Catatan Keuangan tahun berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan diberikan hukuman berupa :
   1. Sanksi tertulis
      Teguran pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran ke-2 disampaikan Jika selama tiga bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Pemblokiran
      Diberikan jika setelah satu bulan dari teguran kedua diberikan, untuk pembukaan Penghentian hak akses ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      Diberikan setelah Lima tahun sejak Pemblokiran diberikan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat PT perorangan  lagi setelahnya.