Biro Jasa Pengurusan PT Perseorangan

Biro Jasa Pengurusan PT Perseorangan – Perseroan Perorangan yaitu badan hukum perseorangan yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP RI Nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pendirian PT umum :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Paket Pendirian Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Kelebihanperseroan perseorangan :

PT perseorangan memiliki keunggulan dibandingkan badan usaha lainnya yaitu :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum sama dengan Perseroan Terbatas umum
7. Kekayaan Perseroan tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kelemahan Perseroan perorangan  :

Bukan hanya  keunggulam Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan yaitu :

1. Diluar laporan pajak terdapat juga tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan selama Per-6 bulan kepada kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan R/L
   3. Catatan Keuangan periode berjalan
2. Jika terlambat melaporkan akan mendapatkan sanksi berupa :
   1. Sanksi tertulis
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran ke-2 diberikan setelah dalam 3 bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pemblokiran
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan kedua disampaikan, untuk pembukaan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      Diberikan dalam waktu 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat Perseroan perseorangan  lagi selamanya.