Pengurusan KOPERASI di Cikarang Selatan – Kabupaten Bekasi

CV. Mitra Usaha Indonesia , Melayani Pengurusan KOPERASI di Cikarang Selatan – Kabupaten Bekasi – Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki anggota individu-individu atau gabungan beberapa Koperasi  dengan melandaskan operasionalnya berpedoman pada aturan dasar Koperasi sekaligus menjadi pemberdayaan ekonomi warga negara yang berpedoman atas asas kekeluargaan. penjelasan mengenai koperasi termaktub di UU Nomor 25 thn 1992 tentang Koperasi

Anggota koperasi memiliki hak ganda (sbg yang memiliki & pelanggan), dibentuk, dimodali , diatur dan diawasi serta dirasakan hasilnya sendiri oleh anggotanya.

Tugas utama badan usaha koperasi ialah memenuhi hajat kesejahteran pemiliknya untuk menambah kesejahteraan anggota. Misalkan terdapat laba maka  diberikan kepada anggotanya , serta kekuatan layanan  koperasi melampaui keperluan anggotanya, maka dapat memenuhi keperluan warga diluar anggota koperasi

HARGA Pengurusan KOPERASI di Cikarang Selatan – Kabupaten Bekasi

LANDASAN HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 Perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan 
2. UU 25 Tahun 92, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

JENIS & BENTUK KOPERASI

Berpedoman Undang-Undang cipta kerja psl 3  berdasarkan pembentuknya , bentuk Koperasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Koperasi Primer
   Ialah koperasi yang dibentuk oleh individu masyarakat dengan jumlah pembentuk minimal oleh Sembilan orang.
2. Koperasi Sekunder
   Yaitu koperasi yang dibentuk  olehkoperasi-koperasi yang didirikan  oleh paling sedikit 3 Badan Usaha Koperasi .

Sedangkan jenis bidang usaha koperasi disebutkan pada Pasal 67 Permenkukm Nomor 09/2018, ialah :

1. Koperasi Konsumen;
   ialah koperasi yang menjual kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan oleh para membernya, misalnya : koperasi yang membuka toko kelontong atau mini market yang menjual kebutuhan anggotanya
2. Koperasi Produsen
   yaitu  koperasi yang gerakan utamanya memproses bahan mentah yang disediakan anggota ke siap pakai, misalnya : koperasi dibidang peternakan, pertanian, pertambangan, perikanan
3. Koperasi Jasa
   yaitu   koperasi yang beroperasi dibidang jasa untuk mememnuhi kebutuhan para anggotanya dan juga kepada masyarakat umum, misalnya : jasa angkutan, pariwisata,keuangan, biro jasa dll
4. Koperasi pemasaran
   yaitu   koperasi yang gerakan  utamanya memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya, contohnya : memasarkan hasil kerajinan, makanan olahan, konveksi, dan lainnya
5. Koperasi simpan pinjam.
   ialah   koperasi yang gerakan  usahanya dibidang simpan pinjam, contohnya koperasi kredit, koperasi modal usaha

PROSEDUR PEMESANAN KOPERASI DI JASA LEGALITAS BANDUNG

TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

Setelah mengetahui  syarat & bentuk koperasi maka selanjutnya kita akan melanjutkan tahapan untuk membuat koperasi yang diatur pada Peraturan Mentri Koperasi dan UMK Nomor 09 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaran dan Bimbingan Koperasi, adapun tahapan yang dilakukan, adalah:

Mengikuti penyuluhan pengelolaan koperasi

Penyuluhan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis bimbingan pembuatan koperasi kepada Kepala Sudin Permenkukm. Permohonan dalam {surat permohonan|Permohonan tertulis| itu ialah Waktu penyelenggaran pengisian materi, & alamat lengkap penyuluhan,. Pembinaan,  akan dilakukan oleh Pengisi Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), adapun materi yang disampaikan mengenai dasar-dasar oleh para pendiri untuk membicarakan dasar isi rancangan AD/ART yang terdiri dari :

1. Nama koperasi;
2. Identitas para pembentuk;
3. Tempat kedudukan  koperasi;
4. Jenis koperasi;
5. Batas waktu berdiri;
6. Maksud dan Tujuan;
7. Ketentuan anggota koperasi;
8. Struktur koperasi;
9. Kekayaan awal koperasi;
10. Besarnya kententuan simpanan Pokok dan Wajib ;
11. Bidang usaha koperasi;
12. operasional Koperasi;

Pengajuan Permohonan Nama Koperasi

Nama koperasi  yang ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi di pesan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Nama koperasi harus sesuai ketentuan:

1. Terdiri dari setidaknya   tiga kata setelah frasa koperasi;
2. Ditulis dalam huruf latin;
3. Belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
4. Tidak melanggar ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. Dilarang sama dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
6. tidak berisi angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta bidang usaha sebagai Nama Koperasi;
8. Sejalan dengan kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ingin digunakan menjadi bagian  dari Nama Koperasi.

Membuat Akta Pendirian Koperasi

Setelah penetapan nama koperasi telah disetujui oleh KEMENTRIAN, notaris dapat membuat Akta Pendirian Koperasi yang berisi mengenai kesepakatan mengenai aturan-autran hasil pembahasan dalam rapat pendirian.

Penyetoran Modal

Koperasi harus menyetorkan modal pembentukan, ini diatur dalam Pasal 11 Permenkukm No. 09 THN 2018 tentang Pembentukan dan Bimbingan Koperasi, yang berisi:

1. Modal Usaha Koperasi setidaknya bersumber dari Simpanan Pokok.
2. Modal Usaha dapat didapat juga berupa : Simpanan Wajib ; dan/atau hibah.
3. Hibah seperti dimaksud dapat dalam bentuk: uang ; dan/atau aset modal yang mempunyai nilai yang bisa diukur dalam satuan mata uang.
4. Simpanan Pokok seperti disebutkan di atas harus disetorkan oleh anggota ke koperasi pada waktu menjadi anggota.
5. Hibah seperti diatas diserahkan dengan surat hibah di atas materai dan/atau akta hibah.

Pengecekan Dokumen Pendirian

dalam melakukan permohonan SK Akta Pendirian Koperasi, notaris harus menyerahkan permohonan verifikasi berkas dahulu lewat SISMINBHKOP , apabila berkas terverifikasi terpenuhi & lolos persyaratan, notaris akan mendapatkan tanda terima yang diterbitkan oleh SISMINBHKOP. Untuk persyaratan yang harus diperikasa adalah berikut ini:

1. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, salah satunya bermeterai cukup;
2. Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk melakukan permohonan pengesahan apabila ada;
3. Tanda bukti penyerahan modal, minimal sebesar simpanan pokok; dan
4. Rancangan awal kegiatan usaha Koperasi

Berita acara dalam poin 2 dilampirkan dokumen sebagai berikut :

1. List kehadiran rapat pendirian;
2. fotocopy KTP para pendiri sesuai daftar hadir;
3. Surat kuasa pendiri; dan
4. Tanda Rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dioperasikan.

Menyampaikan Permohonan Pengesahan Dokumen Pendirian koperasi

Pengajuan SK Menkumham Akta Pendirian Koperasi disampaikan oleh notaris secara tertulis Melalui Form Isian Akta Pendirian Koperasi yang terdapat di Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dengan cara memindai dan mengunggah dokumen yang sudah diverifikasi oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Pengurusan KOPERASI di Cikarang Selatan – Kabupaten Bekasi

VIDEO PENDIRIAN KOPERASI