Layanan Pengurusan Perseroan Perseorangan di Sukaresmi Kabupaten Bandung

Layanan Pengurusan Perseroan Perseorangan di Sukaresmi Kabupaten Bandung – PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP Republik Indonesia Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pembuatan  Perseroan Perorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 thn
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Paket Pendirian Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perseorangan :

PT perorangan memiliki kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya diantaranya :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar bebas selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti PT biasa
7. Kekayaan Perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi

Kelemahan PT perorangan  :

Selain  kelebihan PT perorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Selain laporan pajak terdapat juga keharusan untuk menyampaikan pembukuan selama Per-6 bulan ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan L/R
   3. Catatan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran kedua disampaikan Jika selama 3 bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan dari surat pemberitauan kedua diberikan, untuk pembukaan Pembekuan ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      Diberikan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi selanjutnya.