Layanan Pendirian Ormas Panundaan – Bandung – Legal, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta , Garut Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam sistem Indonesia, istilah perkumpulan memiliki beberapa istilah serupa yang kerap dipakai antara lain perkumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Seluruhnya mempunyai maksud yang serupa yaitu perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang statusnya tidak berbadan hukum, artinya dalam pandangan hukum tidak menjadi subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan pengesahan status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Ham
Didirikan berdasarkan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki perlindungan dan bantuan hukum jika andai terjadi sengketa
- Melindungi aset perkumpulan
- ormas lebih dipercaya di mata publik atau donatur
- Organisasi bisa tumbuh lebih cepat
- Dapat Membuka rek. bank atas nama organisasi
- Kemudahan memperoleh support program maupun materil baik dari swasta maupun negara
TATA CARA PENDIRIAN ORMAS BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Pemesanan hanya bisa Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama seperti tersebut meliputi identitas pemesanan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan diberikan melalui online yang memuat beberapa data antara lain no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) serta kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya bila nama sudah mendapatkan pengesahan. Hal-hal yang wajib disiapkan diantaranya adalah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian internal perkumpulan yang terdiri dari Asas, landasan, aktivitas, jangka waktu, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dianggap diperlukan dalam perkumpulan.
- Melunasi biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian juga kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau surat keterangan domisili organisasi;
- Sumber dana organisasi;
- Program kerja organisasi;
- Surat pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian perkumpulan;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menyatakan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan layanan Layanan Pendirian Ormas Panundaan – Bandung silahkan kontak kami