Layanan Pembuatan PT Perseorangan di Cimahi

Layanan Pembuatan PT Perseorangan di Cimahi – PT Perorangan ialah badan hukum perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tertuang dalam PP Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pembuatan  Perseroan Perorangan yang bisa dibilang lebih mudah dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Peraturan Mentri Keuangan RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perseorangan :

perseroan perseorangan terdapat milai lebih dibandingkan badan usaha lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar bebas asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum sama dengan PT umum
7. Kekayaan PT tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kelemahan Perseroan perseorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perseorangan   juga terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

1. Selain laporan pajak terdapat juga keharusan untuk menyampaikan laporan keuangan selama 6 bulan sekali kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Catatan Keuangan tahun berjalan
2. Bila tidak melaporkan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Sanksi tertulis
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran kedua dilayangkan Jika dalam 3 bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan kedua disampaikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan dalam waktu 5 tahun sejak Pembekuan diberikan dan Anda  tidak dapat membuat PT perseorangan  lagi setelahnya.