Layanan Pembuatan Perseroan Perseorangan di Cimahi

Layanan Pembuatan Perseroan Perseorangan di Cimahi – PT Perorangan yaitu badan hukum perseorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian PT Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pembuatan  Perseroan Perseorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pembuatan PT umum :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Peraturan Mentri Keuangan RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Biaya Pembuatan Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perseorangan :

perseroan perorangan terdapat keunggulan dari pada badan usaha lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar bebas selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Kekayaan PT terpisah dengan harta pribadi

Kelemahan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan yaitu :

1. Selain laporan pajak ada keharusan untuk memberikan laporan keuangan selama Per-6 bulan kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Laporan Keuangan tahun berjalan
2. Bila terlambat memberikan laporan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Sanksi melalui Email
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran kedua dilayangkan setelah dalam 3 bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Pemblokiran
      Diberikan jika setelah satu bulan sejak teguran kedua diberikan, untuk pencabutan Pembekuan ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      Diberikan dalam waktu Lima tahun sejak Pemblokiran diberlakukan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat Perseroan perseorangan  lagi selanjutnya.