Layanan Pembuatan Ormas di Utama – Kota Cimahi – Berpengalaman & Murah kami melayani wilayah Bandung, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta , Garut Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, istilah perkumpulan memiliki beberapa makna serupa yang sering dipakai diantaranya perkumpulan, perhimpunan, perikatan, persatuankesatuan, serikat, kominitas dan lain-lain. Seluruhnya memiliki arti yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan kumpulan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek independen yang mandiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan berdasarkan akta notariil dan pengesahannya melalui Menkumham.
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki perlindungan dan bantuan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan
- Melindungi harta kekayaan perkumpulan
- Komunitas lebih dipercaya di mata publik atau donatur
- Komunitas bisa tumbuh lebih cepat
- Bisa membuat rek. bank atas nama perkumpulan
- Kemudahan memperoleh bantuan moril maupun pendanaan baik dari swasta maupun pemerintah
TAHAPAN PENDIRIAN ORMAS BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus diawali dengan pengajuan nama ormas. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemesanan nama organisasi yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan dilakukan melalui online yang berisi beberapa data diantaranya nomor pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode tagihan atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama telah mendapatkan persetujuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain ialah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (KTP, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan intern perkumpulan yang terdiri dari Asas, dasar, kegiatan, masa berlaku, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dianggap diperlukan dalam organisasi.
- Melunasi biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, antara lain memuat :
- Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau SK domisili perkumpulan;
- Sumber dana perkumpulan;
- Program kegiatan perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian organisasi;
- Surat pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan diberikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menetapkan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Layanan Pembuatan Ormas di Utama – Kota Cimahi silahkan menghubungi kami