Jasa Pengurusan PT Perseorangan di Setiamanah Cimahi

Jasa Pengurusan PT Perseorangan di Setiamanah Cimahi – Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pendirian  Perseroan Perorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Biaya Pendirian PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perorangan :

PT perorangan mempunyai kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya yaitu :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti PT umum
7. Kekayaan PT terpisah dengan harta pemilik

Kelemahan PT perseorangan  :

Bukan hanya  keunggulam Perseroan perseorangan   juga memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Selain laporan pajak ada keharusan untuk memberikan laporan keuangan selama Per-6 bulan ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Laporan Keuangan tahun berjalan
2. Jika tidak melaporkan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Sanksi tertulis
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran ke-2 disampaikan setelah dalam tiga bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pemblokiran
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan sejak teguran kedua disampaikan, untuk pembukaan Penghentian hak akses ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      Diberikan dalam waktu 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat Perseroan perseorangan  lagi setelahnya.