Jasa Pengurusan Asosiasi di Utama – Kota Cimahi – Legal, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, DKI Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam sistem Indonesia, istilah perkumpulan memiliki beberapa istilah serupa yang kerap digunakan antara lain perkumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, serikat, asosiasi dll. Seluruhnya mempunyai maksud yang serupa yaitu perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, artinya dalam hukum bukan merupakan subyek independen yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang wajib mendapatkan pengesahan status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Hak Asassi Manusia
Didirikan dengan akta Notaris dan pengesahannya melalui Menkumham.
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum jika andai terjadi perselisihan
- Menjaga aset perkumpulan
- Komunitas lebih kredibel di mata masyarakat atau klient
- Komunitas bisa berkembang lebih pasti
- Bisa Membuka rekening bank atas nama komunitas
- Kemudahan mendapat bantuan moril maupun pendanaan baik dari CSR maupun negara
TATA CARA PEMBUATAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum ormas harus diawali dengan pemesanan nama perkumpulan. Pengajuan dilakukan Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama seperti tersebut mencakup identitas pemesanan nama perkumpulan yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan dilakukan melalui online yang berisi hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode tagihan atas pemesanan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya bila nama telah mendapatkan pengesahan. Hal-hal yang wajib disiapkan antara lain ialah :
- Data semua pendiri perkumpulan (KTP, Nomer Pokok Wajib Pajak/KITAS/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan internal organisasi yang terdiri dari Asas, landasan, kegiatan, jangka waktu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dipandang diperlukan dalam perkumpulan.
- Melunasi biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian juga kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau SK domisili organisasi;
- Sumber dana perkumpulan;
- Program kegiatan organisasi;
- Surat pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Notulensi rapat pendirian organisasi;
- Surat pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Persetujuan pengajuan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menetapkan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan layanan Jasa Pengurusan Asosiasi di Utama – Kota Cimahi silahkan kontak kami