Jasa Pendirian Ormas Cimahi – Profesional, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jabar pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa makna lain yang kerap digunakan antara lain kumpulan, himpunan, perikatan, persatuankesatuan, serikat, kominitas dan lain-lain. Kesemuanya memiliki maksud yang serupa yaitu perkumpulan.
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, artinya dalam hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Hak Asassi Manusia
Didirikan berdasarkan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Ham .
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa
- Melindungi aset perkumpulan
- Komunitas lebih dipercaya di mata masyarakat atau donatur
- Ormas bisa berkembang lebih besar
- Dapat Membuka rekening bank atas nama badan hukum
- priroritas dalam mendapat bantuan moril maupun pendanaan baik dari CSR maupun negara
TATA CARA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama organisasi oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus didahului dengan pemesanan nama organisasi. Pemesanan hanya bisa Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemesanan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan dilakukan melalui online yang memuat beberapa data antara lain no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal berlaku (60 hari) juga kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya jika nama sudah memperoleh persetujuan. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi diantaranya ialah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (KTP, NPWP/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian internal organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, masa berlaku, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dipandang diperlukan dalam organisasi.
- Melunasi biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh pemohon, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, diantaranya berisi :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan organisasi;
- Agenda kerja organisasi;
- Surat pernyataan tidak dalam permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan organisasi;
- Dokumen pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menetapkan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Jasa Pendirian Ormas Cimahi silahkan menghubungi kami