Jasa Buat NPWP Firma Kabupaten Bandung Barat

Jasa Buat NPWP Firma Kabupaten Bandung Barat – Nomor Pokok Wajib Pajak  biasa disebut dengan NPWP adalah identitas yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diperuntukan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Setiap Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan sendiri ke kantor DIRJEN Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Menjadi Identitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan
   Pada saat ingin menjalankan kewajiban perpajakan, WP wajib memiliki NPWP .
2. Sebagai syarat mendirikan badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Syarat mencari kerja
   Jika mendapatkan pekerjaan dan menrima bayaran dari sebuah perusahaan, maka pemberi kerja wajib membayarkan pajak dari pemasukan yang anda terima, sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi bagian dokumen jika anda mau melamar pekerjaan
4. Menjadi ketentuan membuka rekening bank
   Saat kita menabung di bank kita juga memiliki kewajiban perpajakan atas bagi hasil/bunga yang kita terima, maka bank menjadikan salah satu syarat untuk membuka rekening
5. Sebagai syarat mendapatkan layanan umum lainnya
   Saat ini beberapa fasilitas publik juga membutuhkan NPWP untuk mendapatkannya seperti saat kita ingin melakukan perjalanan keluar negeri, fasilitas bpjs dan lain sebagainya

Dan masih banyak lagi fungsi NPWP, yang menjadikannya sebuah  kebutuhan untuk memilikinya.

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Perseorangan

1. KTP Elektronik
2. KK
3. Surat pernyataan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat NPWP Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. NPWP penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. Surat Keterangan Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan