Cara Pendirian PT Perorangan

Cara Pendirian PT Perorangan – PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perseorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pendirian  Perseroan Perorangan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan pendirian PT umum :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Paket Pendirian PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perseorangan :

PT perorangan memiliki kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum seperti PT biasa
7. Kekayaan Perusahaan tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kelemahan Perseroan perseorangan  :

Bukan hanya  keunggulam PT perorangan   juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

1. Selain laporan pajak ada tanggung jawab untuk memberikan pembukuan setiap Per-6 bulan kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Laporan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Bila terlambat memberikan laporan akan diberikan sanksi berupa :
   1. Sanksi tertulis
      Teguran pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran kedua disampaikan setelah dalam tiga bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Penghentian hak akses
      Dikenakan jika setelah satu bulan sejak teguran Ke-2 disampaikan, untuk pencabutan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah Lima tahun sejak Pembekuan diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat PT perorangan  lagi selamanya.