Cara Pembuatan NPWP Badan Kabupaten Bandung Barat

Cara Pembuatan NPWP Badan Kabupaten Bandung Barat – Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut dengan NPWP ialah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana berkenaan administrasi perpajakan yang diperuntukan sebagai identitas WP dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya

Setiap Wajib Pajak yang sudah terpenuhi ketentuan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Menjadi Identitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan
   Pada saat ingin menjalankan kewajiban perpajakan, WP harus menunjukan NPWP .
2. Sebagai syarat membuka perusahaan
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Syarat melamar kerja
   Saat bekerja dan mendapatkan pemasukan untuk sebuah perusahaan, maka perusahaan harus memotong pajak dari pemasukan yang anda dapatkan, sehingga NPWP menjadi salah satu dokumen jika anda ingin melamar pekerjaan
4. Menjadi syarat membuka rekening tabungan
   Ketika kita membuka rekening di bank kita juga memiliki kewajiban perpajakan atas bagi hasil/bunga yang kita terima, maka perbankan menjadikan salah satu ketentuan untuk membuka tabungan
5. Sebagai syarat mengakses fasilitas publik lainnya
   Saat ini sebagian layanan publik juga membutuhkan NPWP untuk mendapatkannya seperti saat kita ingin melakukan perjalanan keluar negeri, fasilitas bpjs dan yang lainya

Dan ada lagi fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  kebutuhan untuk memilikinya.

Syarat Bikin NPWP Pribadi

1. KTP Elektronik
2. KK
3. Surat pernyataan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat NPWP Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. SK Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan