Biro Jasa Pengurusan Perseroan Perorangan di Setiamanah Cimahi

Biro Jasa Pengurusan Perseroan Perorangan di Setiamanah Cimahi – Perseroan Perorangan ialah badan hukum perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian PT Perorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pembuatan  Perseroan Perorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Permenkeu Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perorangan :

PT perseorangan terdapat keunggulan dari pada badan usaha lainnya yaitu :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas umum
7. Kekayaan Perseroan tidak menyatu dengan harta pemilik

Kekurangan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan PT perseorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Diluar laporan pajak terdapat juga keharusan untuk memberikan laporan keuangan selama 6 bulan sekali ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Laporan Keuangan tahun berjalan
2. Jika tidak memberikan laporan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Teguran melalui Email
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran ke-2 diberikan setelah selama 3 bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Dikenakan jika dalam waktu satu bulan dari teguran kedua diberikan, untuk pembukaan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah 5 tahun sejak Pemblokiran diberlakukan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat PT perorangan  lagi selamanya.