Biro Jasa Pendirian PT Perorangan di Jatisari Bandung

Biro Jasa Pendirian PT Perorangan di Jatisari Bandung – Perseroan Perorangan yaitu badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perseorangan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 tahun
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Peraturan Mentri Keuangan RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pembuatan PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perorangan :

PT perseorangan terdapat milai lebih dibandingkan badan hukum lainnya yaitu :

1. Cukup satu pendiri
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Memiliki Kedudukan hukum sama dengan PT biasa
7. Kekayaan Perseroan terpisah dengan harta pemilik

Kekurangan PT perseorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

1. Selain laporan pajak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali ke mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan R/L
   3. Laporan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Bila terlambat melaporkan akan mendapatkan sanksi berupa :
   1. Sanksi melalui Email
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran ke-2 dilayangkan setelah selama 3 bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan dari teguran Ke-2 diberikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi selanjutnya.