Biro Jasa Pendirian Asosiasi Bandung – Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam sistem Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa makna lain yang sering dipakai antara lain perkumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, serikat, asosiasi dan lain-lain. Seluruhnya mempunyai arti yang sama yaitu perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan gabungan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, artinya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek independen yang berdiri sendiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Menkumham
Didirikan berdasarkan akta Notaris dan pengesahannya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum andai andai terjadi sengketa
- Melindungi aset organisasi
- Organisasi lebih kredibel di mata masyarakat atau pemberi dana
- Organisasi bisa tumbuh lebih cepat
- Bisa membuat rekening bank atas nama organisasi
- Kemudahan mendapat support program maupun pendanaan baik dari perusahaan maupun negara
TAHAPAN PEMBUATAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus diawali dengan pengajuan nama ormas. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemohonan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan dilakukan melalui online yang memuat beberapa data diantaranya nomor pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) serta kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya bila nama sudah mendapatkan persetujuan. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi diantaranya ialah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (KTP, Nomer Pokok Wajib Pajak/KITAS/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan internal organisasi yang terdiri dari Asas, landasan, aktivitas, jangka waktu,aset, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dipandang dibutuhkan dalam organisasi.
- Melunasi biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian juga kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau SK domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan organisasi;
- Program kegiatan organisasi;
- Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan perkumpulan;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menyatakan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan layanan Biro Jasa Pendirian Asosiasi Bandung silahkan menghubungi kami