Prosedur Pembuatan Koperasi Konsumen di Cimenyan – Kabupaten Bandung

CV. Mitra Usaha Indonesia , Melayani Prosedur Pembuatan Koperasi Konsumen di Cimenyan – Kabupaten Bandung – Koperasi ialah badan hukum yang terdiri atas orang-seorang atau kumpulan Koperasi  dengan fondasi operasionalnya berdasarkan aturan dasar Koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi warga negara yang berdasar atas asas kekeluargaan, penjelasan mengenai koperasi termuat di UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Anggota koperasi mempunyai status ganda (sbg owner dan konsumer), dibentuk, didanai, diurus dan dijaga serta dimanfaatkan sendiri oleh pendirinya.

Target pokok badan usaha koperasi ialah menopang hajat kesejahteran pemiliknya untuk menambah kemakmuran anggota. Bila mendapatkan laba maka  dibagikan ke anggotanya , serta kapasitas pelayanan  koperasi diatas keperluan anggotanya, maka dapat memenuhi permintaan masyarakat yang bukan anggota badan usaha koperasi

PIJAKAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 45 psl. 33 ayat 1 Perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
2. Undang-Undang No. 25 thn 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

JENIS dan BENTUK KOPERASI

Berlandaskan UU cipta kerja psl 3  dilihat dari pembentuknya , bentuk Koperasi dipisah\dikelompokan menjadi dua yaitu:

1. Koperasi Primer
   Adalah koperasi yang dibentuk oleh individu-individu dengan jumlah pendiri minimal oleh Sembilan orang.
2. Koperasi Sekunder
   Ialah koperasi yang didirikan  olehkoperasi-koperasi yang dibentuk  oleh minimal 3 Badan Usaha Koperasi .

Adapun pengelompokan dari jenis koperasi diatur di Pasal 67 Peraturan Mentri Koperasi & Usaha Kecil Menengah No. 09/2018, adalah :

1. Koperasi Konsumen;
   adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh para anggotanya, misalnya : koperasi yang membuka toko kelontong atau mini market yang menjual barang-barang yang di konsumsi sehari2 oleh anggotanya
2. Koperasi Produsen
   yaitu  koperasi yang aktifitas fokus pada mengolah bahan baku milik anggota ke barang jadi/setengah jadi, misalnya : koperasi dibidang peternakan, pertanian, pertambangan, perikanan
3. Koperasi Jasa
   yaitu   koperasi yang bergerak dibidang jasa untuk keperluan para anggotanya dan juga kepada non anggota, contohnya : jasa transportasi, travel,keuangan, pendidikan dll
4. Koperasi pemasaran
   adalah   koperasi yang kegiatan  utamanya memasarkan barang-barang yang dihasilkan oleh anggotanya, misalnya : memasarkan hasil karya, kuliner, tekstil, dan sebagainya
5. Koperasi simpan pinjam.
   ialah   koperasi yang operasional  usahanya dibidang simpan pinjam, misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi modal usaha

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN KOPERASI

Setelah mengetahui  syarat & bentuk koperasi maka berikut kita akan melanjutkan langkah-langkah untuk mendirikan koperasi yang diatur pada Peraturan Mentri Koperasi dan UMK No. 09 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaran dan Bimbingan Koperasi, adapun langkah-langkah yang dilakukan, adalah:

Mengikuti bimbingan pengelolaan koperasi

Bimbingan dapat diperoleh dengan cara memberikan surat permohonan penyuluhan pendirian koperasi kepada Kepala Sudin Permenkukm. Permohonan dalam {surat permohonan|Permohonan tertulis| itu yaitu hari, tanggal pelaksanaan pengisian materi, juga lokasi pembinaan,. Penyuluhan,  akan diisi oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), adapun materi yang disampaikan mengenai pokok-pokok oleh para pembentuk untuk membahas pokok-pokok materi rencana anggaran dasar yang terdiri dari :

1. Nama koperasi;
2. Data pembentuk;
3. Alamat  koperasi;
4. Jenis koperasi;
5. Batas waktu berdiri;
6. Bidang Usaha;
7. Keanggotaan koperasi;
8. Struktur koperasi;
9. Modal koperasi;
10. Jumlah setoran simpanan Pokok dan Wajib ;
11. Bidang usaha koperasi;
12. operasional Koperasi;

Pengajuan Permohonan Nama Koperasi

Nama koperasi  yang dipilih oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi di ajukan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Nama koperasi wajib memenuhi ketentuan:

1. Terdiri atas setidaknya   tiga kata diluar frasa koperasi;
2. Ditulis dalam huruf latin;
3. Belum digunakan oleh Koperasi lain;
4. Tidak melanggar ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. Tidak sama dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
6. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. dilarang hanya menggunakan maksud dan tujuan serta bidang usaha sebagai Nama Koperasi;
8. Sesuai dengan maksud dan tujuan Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ingin dipakai menjadi bagian  dari Nama Koperasi.

Membuat Akta Pendirian Koperasi

Setelah pengajuan nama koperasi telah disetujui oleh KEMENTRIAN, notaris bisa membuat Akta Pendirian Koperasi yang memuat kesepakatan tentang ketentuan hasil keputusan dalam rapat pembentukan.

Penyetoran Modal

Koperasi harus mempunyai modal pendirian, ini sesuai dalam Psl. 11 Permenkukm No. 09 Tahun 2018 mengenai Operasional dan Pembinaan Koperasi, adalah:

1. Modal Awal Koperasi minimal bersumber dari Simpanan Pokok.
2. Modal Pembentukan dapat didapat juga berupa : Simpanan Wajib ; dan/atau hibah.
3. Hibah seperti dimaksud bisa berupa: dana; dan/atau aset modal yang memiliki nilai yang dapat diukur dalam satuan rupiah.
4. Simpanan Pokok seperti disampaikan di atas harus diserahkan oleh anggota ke koperasi di saat menjadi anggota.
5. Hibah sebagaimana diatas diserahkan dalam surat hibah di atas materai dan/atau akta hibah.

Verifikasi Berkas Permohonan

Untuk melakukan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, notaris akan mengirimkan permohonan pengecekan dokumen terlebih dahulu lewat Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, apabila berkas dinyatakan lengkap & memenuhi persyaratan, notaris akan mendapatkan tanda terima yang dikeluarkan oleh sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Untuk dokumen yang wajib diverifikasi yaitu:

1. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
2. Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk surat kuasa untuk melakukan permohonan pengesahan jika dikuasakan;
3. Surat bukti penyetoran modal, minimal sebesar simpanan pokok; dan
4. Program awal operasional usaha Koperasi

Berita acara pada poin 2 dilengkapi berkas berikut ini :

1. List kehadiran rapat pendirian;
2. fotocopy KTP para pendiri yang hadir;
3. Surat kuasa pendiri; dan
4. Dokumen Rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani.

Menyampaikan Pengajuan SK Pendirian koperasi

Permohonan SK Menkumham Akta Pendirian Koperasi dilaksanakan oleh notaris secara tertulis dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi yang terdapat di Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dengan cara memindai dan mengunggah dokumen yang sudah diverifikasi oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Jika Membutuhkan Prosedur Pembuatan Koperasi Konsumen di Cimenyan – Kabupaten Bandung silahkan menghubungi kami