Pengurusan PT Perorangan di Pasanggrahan Bandung

Pengurusan PT Perorangan di Pasanggrahan Bandung – Perseroan Perseorangan yaitu badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan PT Perseorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pendirian  Perseroan Perseorangan yang bisa dibilang lebih mudah dibandingkan pendirian PT umum :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 thn
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perorangan :

PT perorangan memiliki keunggulan dibandingkan badan hukum lainnya diantaranya :

1. Cukup satu pendiri
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar bebas selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum sama dengan PT umum
7. Kekayaan Perusahaan tidak menyatu dengan harta pribadi

Kekurangan PT perorangan  :

Selain  kelebihan Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan R/L
   3. Laporan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Bila terlambat melaporkan akan mendapatkan hukuman diantaranya :
   1. Teguran tertulis
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran ke-2 dilayangkan setelah dalam 3 bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Diberikan jika setelah satu bulan dari teguran Ke-2 disampaikan, untuk pembukaan Pembekuan ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pemilik  tidak bisa membuat Perseroan perorangan  lagi selanjutnya.