Pengurusan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Utama – Cimahi

Kami , Melayani Pengurusan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Utama – Cimahi – Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas gabungan individu atau badan hukum Koperasi  dengan melandaskan kegiatannya menggunakan ketentuan Koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berpedoman atas asas kekeluargaan, demfinisi mengenai koperasi termaktub di UU No. 25 thn 1992 tentang Koperasi

Anggota koperasi memiliki hak lebih dari satu (sbg owner dan pengguna), didirikan, didanai, diatur dan dipantau serta dinikmati sendiri oleh pembuatnya.

Tujuan pokok badan hukum koperasi adalah menopang kepentingan ekonomi anggotanya guna menambah kesejahteraan anggota. Jika terjadi keuntungan maka  diberikan kepada anggotanya , dan kekuatan fasilitas  koperasi melampaui permintaan anggotanya, maka bisa melayani permintaan masyarakat diluar anggota koperasi

PIJAKAN HUKUM

1. UUD 1945 psl. 33 ayat 1 Perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
2. Undang-Undang Nomor 25 TH 92, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

JENIS dan BENTUK KOPERASI

Berpedoman Undang-Undang cipta kerja Pasal 3  dilihat dari pendirinya , bentuk Koperasi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Koperasi Primer
   Adalah koperasi yang didirikan oleh orang-orang dengan jumlah pendiri minimal oleh Sembilan orang.
2. Koperasi Sekunder
   Adalah koperasi yang didirikan  oleh beberapa koperasi yang didirikan  oleh minimal 3 Koperasi .

Selanjutnya jenis bidang usaha koperasi tertuang di Pasal 67 Permenkukm Nomor 09/2018, yaitu :

1. Koperasi Konsumen;
   yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi yang diperlukan oleh para membernya, misalnya : koperasi yang membuka toko kelontong atau super market yang menjual kebutuhan anggotanya
2. Koperasi Produsen
   yaitu  koperasi yang gerakan fokus pada memproses bahan mentah yang disediakan anggota ke siap jual, contohnya : koperasi dibidang peternakan, pertanian, pertambangan, perikanan
3. Koperasi Jasa
   adalah   koperasi yang berkegiatan dibidang jasa untuk keperluan para anggotanya maupun kepada non anggota, misalnya : jasa bongkar muat, pariwisata,keuangan, pendidikan dll
4. Koperasi pemasaran
   yaitu   koperasi yang gerakan  utamanya memasarkan barang-barang yang dihasilkan oleh anggotanya, misalnya : memasarkan hasil karya, makanan olahan, tekstil, dan lainnya
5. Koperasi simpan pinjam.
   ialah   koperasi yang kegiatan  usahanya dibidang simpan pinjam, contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi syariah

TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

Setelah mengetahui  syarat & bentuk koperasi maka selanjutnya kita akan melanjutkan tahapan untuk mendirikan koperasi yang tertuang pada Permenkukm Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran dan Pembinaan Koperasi, adapun tahapan yang dilakukan, adalah:

Mengikuti bimbingan pendirian koperasi

Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permohonan tertulis pembinaan pengelollan koperasi kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Isi dalam {surat permohonan|Permohonan tertulis| itu ialah hari, tanggal pelaksanaan pembinaan, dan alamat lengkap penyuluhan,. Pengisian materi,  akan disampaikan oleh Pengisi Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), isi pembinaan yang diajarkan tentang bagaimana pengelolaan oleh para pendiri untuk membicarakan pokok-pokok isi rancangan anggaran dasar yang meliputi :

1. Nama koperasi;
2. Identitas para pendiri;
3. Domisili  koperasi;
4. Jenis koperasi;
5. Jangka waktu berdiri;
6. Maksud dan Tujuan;
7. Keanggotaan koperasi;
8. Kepengurusan koperasi;
9. Kekayaan awal koperasi;
10. Besarnya setoran simpanan Pokok dan Wajib ;
11. Bidang usaha koperasi;
12. operasional Koperasi;

Pengajuan Permohonan Nama Koperasi

Nama koperasi  yang dipilih oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi di ajukan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Nama koperasi wajib memenuhi ketentuan:

1. Terdiri atas paling sedikit   tiga kata tidak termasuk frasa koperasi;
2. Ditulis dalam huruf latin;
3. Belum digunakan oleh Koperasi lain;
4. Dilarang bertentangan dengan norma dan/atau kesusilaan;
5. Tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
6. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. Tidak hanya berisi maksud dan tujuan serta aktivitas usaha sebagai Nama Koperasi;
8. Sejalan dengan kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai isi  dari Nama Koperasi.

Membuat Akta Pendirian Koperasi

Apabila penetapan nama koperasi telah disetujui oleh SISMINBHKOP, notaris dapat membuat Akta Pendirian Koperasi yang memuat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian.

Penyetoran Modal

Koperasi wajib menyetorkan modal usaha, ini diatur dalam Psl. 11 Permenkukm No. 09 THN 2018 mengenai Pembentukan dan Bimbingan Koperasi, yang berisi:

1. Modal Pembentukan Koperasi paling sedikit bersumber dari Simpanan Pokok.
2. Modal Pendirian bisa didapat juga dalam bentuk : Simpanan Wajib ; dan/atau hibah.
3. Hibah sebagaimana dimaksud bisa berbentuk: dana; dan/atau aset modal yang memiliki nilai yang dapat diukur dalam satuan rupiah.
4. Simpanan Pokok seperti disampaikan di atas wajib disetorkan oleh anggota pada koperasi pada waktu menjadi anggota.
5. Hibah seperti dimaksud dibuktikan dengan surat hibah di atas materai dan/atau akta hibah.

Verifikasi Dokumen Permohonan

dalam melakukan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, notaris wajib menyerahkan permohonan verifikasi berkas dahulu lewat Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, bila berkas dinyatakan terpenuhi dan memenuhi persyaratan, notaris akan menerima tanda terima yang dikeluarkan oleh sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Untuk persyaratan yang harus dicek sebagai berikut:

1. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
2. Berita acara rapat pendirian Koperasi, juga pemberian kuasa untuk melakukan permohonan pengesahan jika ada;
3. Tanda bukti penyetoran modal, setidaknya sebesar simpanan pokok; dan
4. Rancangan awal kegiatan usaha Koperasi

Berita acara dalam poin 2 disertakan dokumen berikut ini :

1. Absensi rapat pendirian;
2. FC eKTP para pendiri yang hadir;
3. Surat kuasa pendiri; dan
4. Rekomendasi yang dikeluarkan instansi terkait dengan bidang garapan yang akan dioperasikan.

Menyampaikan Pengajuan Pengesahan Dokumen Pendirian koperasi

Permohonan SK Menkumham Akta Pendirian Koperasi disampaikan oleh notaris secara tertulis dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, memalui Proses menscan dan mengunggah dokumen yang telah diverifikasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Jika Membutuhkan Pengurusan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Utama – Cimahi silahkan kontak CV.Mitra Usaha Indonesia