Pendirian Perseroan Perseorangan di Astanaanyar Bandung

Pendirian Perseroan Perseorangan di Astanaanyar Bandung – PT Perorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan PT Perorangan  :

ini syarat dan ketentuan pendirian  Perseroan Perseorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pembuatan PT umum :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Biaya Pendirian Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perseorangan :

PT perseorangan mempunyai kelebihan dari pada badan usaha lainnya diantaranya :

1. Cukup satu pendiri
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Harta PT terpisah dengan kekayaan pemilik

Kekurangan Perseroan perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan PT perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada keharusan untuk memberikan pembukuan setiap 6 bulan sekali kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Laporan Keuangan periode berjalan
2. Jika terlambat memberikan laporan akan diberikan sanksi berupa :
   1. Teguran tertulis
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran kedua disampaikan setelah selama 3 bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika setelah satu bulan sejak teguran kedua diberikan, untuk pembukaan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan dalam waktu Lima tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan Anda  tidak bisa membuat PT perorangan  lagi selanjutnya.