Pembuatan NPWP Perseorangan di Lamongan

Pembuatan NPWP Perseorangan di Lamongan – Nomor Pokok Wajib Pajak  biasa disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan ke wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Semua Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan perpajakan harus mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegunaan NPWP

1. Menjadi Tanda pengenal untuk menjalankan kewajiban perpajakan
   untuk menjalankan kewajiban perpajakan, WP harus menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Menjadi syarat membuka badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Sebagai ketentuan melamar kerja
   Jika bekerja dan mendapatkan pemasukan untuk pemberi kerja, maka perusahaan wajib memotong pajak dari penghasilan yang kita dapatkan, sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi bagian dokumen jika kita ingin mendapatkan pekerjaan
4. Menjadi ketentuan membuka rekening tabungan
   Saat anda menabung di bank kita juga mempunyai kewajiban perpajakan atas bunga/bagi hasil yang diberikan bank, maka perbankan menjadikan salah satu ketentuan untuk membuka rekening
5. Sebagai ketentuan mengakses fasilitas umum lainnya
   Kini sebagian layanan publik juga membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk mendapatkannya seperti saat kita ingin melakukan pergi keluar negeri, layanan bpjs dan lain sebagainya

Dan masih banyak lagi manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  kewajiban untuk memilikinya.

Syarat Bikin Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi

1. KTP Elektronik
2. Kartu Keluarga
3. Surat pernyataan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. SK Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan