Paket Pengurusan PT Perseorangan di Sukaraja Bandung

Paket Pengurusan PT Perseorangan di Sukaraja Bandung – PT Perseorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian PT Perorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perorangan yang dapat dibilang lebih sederhana dibandingkan pendirian PT umum :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Peraturan Mentri Keuangan RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian perseroan perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perorangan :

perseroan perorangan mempunyai kelebihan dari pada badan hukum lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar bebas asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki kekuatan hukum sama dengan Perseroan Terbatas biasa
7. Harta Perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi

Kekurangan PT perseorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perseorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada tanggung jawab untuk menyampaikan pembukuan setiap 6 bulan sekali ke mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan L/R
   3. Catatan Keuangan tahun berjalan
2. Bila terlambat memberikan laporan akan diberikan hukuman berupa :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran kedua diberikan setelah dalam tiga bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pemblokiran
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan Ke-2 diberikan, untuk pembukaan Pembekuan ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah Lima tahun sejak Pembekuan diberikan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat PT perorangan  lagi selanjutnya.