Paket Pengurusan PT Perseorangan di Cigondewah Kidul Bandung

Paket Pengurusan PT Perseorangan di Cigondewah Kidul Bandung – PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP RI No. 8 thn 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan PT Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pembuatan  PT Perseorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pendirian PT umum :

1. Didirikan Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Kelebihanperseroan perorangan :

PT perorangan memiliki milai lebih dari pada badan usaha lainnya diantaranya :

1. Cukup satu pendiri
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Mempunyai Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas umum
7. Harta Perseroan terpisah dengan kekayaan pribadi

Kelemahan Perseroan perseorangan  :

Bukan hanya  keunggulam Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

1. Selain laporan pajak terdapat juga tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan R/L
   3. Catatan Keuangan periode berjalan
2. Jika tidak memberikan laporan akan diberikan hukuman diantaranya :
   1. Sanksi melalui Email
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran ke-2 dilayangkan setelah selama 3 bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Dikenakan jika dalam waktu satu bulan sejak surat pemberitauan kedua diberikan, untuk pencabutan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah 5 tahun sejak Pembekuan diberlakukan dan Anda  tidak dapat membuat Perseroan perseorangan  lagi selanjutnya.