Paket Pengurusan Perseroan Perseorangan di Cibeunying Kabupaten Bandung

Paket Pengurusan Perseroan Perseorangan di Cibeunying Kabupaten Bandung – Perseroan Perorangan yaitu badan hukum perseorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tertera dalam PP RI Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perorangan  :

ini syarat dan ketentuan pembuatan  PT Perorangan yang bisa dibilang lebih mudah dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pembuatan Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perseorangan :

perseroan perorangan memiliki kelebihan dari pada badan hukum lainnya diantaranya :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar bebas selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti PT biasa
7. Harta PT tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kekurangan Perseroan perorangan  :

Selain  kelebihan Perseroan perorangan   juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya :

1. Diluar laporan pajak ada keharusan untuk memberikan pembukuan selama 6 bulan sekali kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Laporan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Jika tidak memberikan laporan akan mendapatkan hukuman diantaranya :
   1. Teguran melalui Email
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran kedua disampaikan setelah dalam 3 bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan kedua diberikan, untuk pencabutan Penghentian hak akses ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan dalam waktu Lima tahun sejak Pembekuan diberlakukan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat Perseroan perorangan  lagi selanjutnya.