Paket Pendirian PT Perorangan di Manjahlega Bandung

Paket Pendirian PT Perorangan di Manjahlega Bandung – Perseroan Perorangan ialah badan hukum perorangan yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 thn 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  PT Perorangan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Permenkeu Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD perseroan perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Biaya Pendirian Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Kelebihanperseroan perorangan :

PT perorangan terdapat keunggulan dibandingkan badan hukum lainnya diantaranya :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar bebas asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas umum
7. Harta Perseroan tidak menyatu dengan harta pemilik

Kelemahan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan Perseroan perseorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Selain laporan pajak terdapat juga tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali ke mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Catatan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Jika terlambat memberikan laporan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Teguran pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran kedua dilayangkan Jika dalam tiga bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika setelah satu bulan sejak surat pemberitauan kedua disampaikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      Diberikan dalam waktu 5 tahun sejak Pembekuan diberlakukan dan Anda  tidak bisa membuat PT perorangan  lagi setelahnya.