Paket Pembuatan PT Perorangan di Utama Cimahi

Paket Pembuatan PT Perorangan di Utama Cimahi – Perseroan Perorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP Republik Indonesia No. 8 thn 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perorangan yang dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan pendirian PT umum :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian perseroan perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perseorangan :

PT perorangan terdapat keunggulan dibandingkan badan usaha lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Harta PT tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kekurangan Perseroan perseorangan  :

Bukan hanya  keunggulam Perseroan perorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Selain laporan pajak ada keharusan untuk menyampaikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Laporan Keuangan periode berjalan
2. Bila terlambat memberikan laporan akan mendapatkan hukuman berupa :
   1. Teguran Melalui surat elektronik
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran kedua dilayangkan setelah selama 3 bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pemblokiran
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan kedua disampaikan, untuk pembukaan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      Diberikan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat Perseroan perseorangan  lagi selamanya.