Layanan Pengurusan Serikat Majakerta – Bandung – Profesional, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Purwakarta , Kabupaten Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam sistem Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah serupa yang sering digunakan diantaranya perkumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dll. Seluruhnya mempunyai arti yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah lembaga yang merupakan kumpulan individu didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, artinya dalam status hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan pengesahan status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Ham
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya melalui Menkumham.
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan
- Menjaga harta kekayaan perkumpulan
- Komunitas lebih dipercaya di mata publik atau klient
- Ormas bisa tumbuh lebih pasti
- Dapat Membuka rek. bank atas nama komunitas
- Kemudahan memperoleh support moril maupun materil baik dari CSR maupun pemerintah
TATA CARA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pemesanan nama organisasi. Pengajuan hanya bisa Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemesanan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan diberikan melalui online yang berisi beberapa data diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya jika nama sudah memperoleh pengesahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian internal organisasi yang terdiri dari Asas, landasan, aktivitas, jangka waktu, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dianggap dibutuhkan dalam perkumpulan.
- Melunasi biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau SK domisili organisasi;
- Sumber dana organisasi;
- Agenda kegiatan perkumpulan;
- Surat pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pembentukan perkumpulan;
- Dokumen pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk mengajukan Nomor Pokok wajib Pajak
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan diterima kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan layanan Layanan Pengurusan Serikat Majakerta – Bandung silahkan kontak kami