Jasa Legalitas Bandung – Melayani Layanan Pengurusan Perubahan Pemegang Saham PT di Kabupaten Bandung Barat secara SAH, Berpengalaman sesuai ketentuan UU yang berlaku di Negara kita, melayani daerah Kota Bandung , Kab. Bandung , Bandung Barat , Cimahi , Kab. Purwakarta, Garut , Bekasi , Kota Depok , Kab. Bogor, DKI Jakarta Dan sekitarnya.
Dalam perjalanan bisnis kadang kala kita membutuhkan penyesuaian terhadap Akta perusahaan yang kita gunakan untuk menyesuaikan dengan efektifitas} dan penyesuaian bisnis yang ada. Baik itu berkenaan dengan organisasi perusahaan (Direksi dan Komisaris ) , Pemilik modal, bidang usaha, domisili maupun perubahan lainnya.
Guna mendukung hal tersebut kami menyiapkan layanan berikut ini :
Dalam UU PT terdapat 3 macam perubahan dalam PT yaitu :
- Perubahan DATA yang diberitahukan kepada Menteri
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang diberitahukan kepada Menteri; dan
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang memerlukan persetujuan Menteri;
Kemudian seperti apa perubahan-perubahan yang dimaksud dalam 3 macam perubahan tersebut ? Mari kita simak uraiannya :
- Perubahan DATA yang diberitahukan kepada Menteri
Perubahan data ini ialah perubahan yang bukan perubahan AD yang dalam penerapannya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri yaitu antara lain :
- Struktur Perusahaan ( Direksi dan atau Komisaris )
- Pergantian Pemegang Saham
- Ganti nama pemegang saham(Misalnya : ada pemilik saham baik badan/pribadi yang suatu waktu merubah nama )
- Pengangkatan Kembali yaitu jika masa jabatan Komisaris atau Direktur berakhir dan tidak ada pergantian terhadap Komisaris atau Direktur
- Alamat Lengkap Perseroanyaitu Jika perseroan pindah domisili namun masih dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama.
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang diberitahukan kepada Menteri
Perubahan Anggaran Dasar ini merupakan perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan pemberitahuan kepada Menteri yaitu antara lain :
- Peningkatan Modal Disetor/Ditempatkantanpa merubah Modal Dasar.
- Jenis Perseroan, yaitu merubah jenis perseroan dari Swasta Nasional menjadi perseroan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PMA (Penanaman Modal Asing), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sebaliknya.
- Perubahan Pasal atau ayat dalam AD selain Pasal 1, 2, 3 dan 4 ayat (1)
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang memerlukan persetujuan Menteri
Perubahan AD ini membutuhkan persetujuan dari Menteri yaitu diantaranya :
- Perubahan Nama PT
- Merubah Domisili Perseroan Terbatas, dalam hal ini apabila Perseroan pindah alamat dari satu Kota/Kabupaten ke Kota/Kabupaten lainnya.
- {Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha Perusahaan(baik itu penguranga atau penambahan bidang usaha)
- Jangka Waktu berdirinya PT (jika PT memiliki jangka waktu tertentu, atau ingin mengganti jangka waktu dari jangka waktu terbatas menjadi jangka waktu tidak terbatas atau sebaliknya)
- Peningkatan Modal Dasar
- Pengurangan Modal Dasar
- Pengurangan Modal Disetor dan Ditempatkan
- Status Perseroanyaitu perubahan dari status tertutup (private) menjadi terbuka-Tbk. (public) atau sebaliknya.
Prosedur Merubah Akta Perseroan Terbatas :
Untuk perubahan Akta PT diperlukan syarat & ketentuan sebagai berikut :
- Rapat Umum Pemegang Saham
Perubahan akta PT hanya bisa dilakukan dengan persetujuan RUPS, dengan kuorum sbb :- Minimal 1/2 dari Pemegang saham hadir : Untuk Perubahan Data PT
- Minimal 2/3 dari Pemegang saham hadir : Untuk Perubahan Anggaran Dasar PT
- Minimal 3/5 dari Pemegang saham hadir : Untuk Pembubaran/Penggabungan/Akusisi PT
- Akta Jual Beli Saham
dibutuhkan bila ada perpindahan saham ke orang/badan lain - Surat Keterangan Domisili
Diperlukan Bila berkaitan dengan perpindahan tempat kedudukan
Demikian uraian mengenai macam-macam perubahan dalam PT, mudah-mudahan berguna dan jika anda ingin mendirikan Perseroan Terbatas atau melakukan perubahan PT, tetapi bingung menentukan penyedia jasa pengurusan dokumen tersebut dapat menghubungi kami, kami siap membantu menyiapkan dan menyelesaikan dokumen legalitas usaha anda dengan biaya terjangkau, cepat, aman dan profesional.
Sumber: Undang-Undang No. 40 Thn 2007
Jika membutuhkan konsultasi Layanan Pengurusan Perubahan Pemegang Saham PT di Kabupaten Bandung Barat jangan sungkan untuk menghubungi kami