Layanan Pengurusan Perseroan Perorangan di Cisaranten Bina Harapan Bandung

Layanan Pengurusan Perseroan Perorangan di Cisaranten Bina Harapan Bandung – PT Perorangan yaitu badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perseorangan yang bisa dibilang lebih mudah dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas umum :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Permenkeu RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian perseroan perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Kelebihanperseroan perorangan :

PT perseorangan memiliki kelebihan dari pada badan hukum lainnya diantaranya :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum sama dengan Perseroan Terbatas umum
7. Kekayaan Perseroan terpisah dengan kekayaan pribadi

Kekurangan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan PT perorangan   juga terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Selain laporan pajak ada tanggung jawab untuk menyampaikan pembukuan setiap Per-6 bulan kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Laporan Keuangan periode berjalan
2. Jika terlambat melaporkan akan mendapatkan hukuman diantaranya :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran kedua dilayangkan setelah selama tiga bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Diberikan jika setelah satu bulan sejak surat pemberitauan kedua diberikan, untuk pembukaan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan dalam waktu 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan Anda  tidak dapat membuat Perseroan perseorangan  lagi setelahnya.