Layanan Pengurusan Perkumpulan di Kabupaten Bandung Barat – Berpengalaman & Terpercaya kami melayani daerah Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam sistem Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah lain yang sering digunakan antara lain kumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Kesemuanya memiliki maksud yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam hukum bukan merupakan subyek independen yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menkumham
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya melalui Kementerian Hukum dan Ham .
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum jika andai terjadi perselisihan
- Menjaga aset perkumpulan
- Organisasi lebih dipercaya di mata masyarakat atau klient
- Komunitas bisa tumbuh lebih cepat
- Dapat membuat rekening bank atas nama badan hukum
- priroritas dalam mendapat bantuan program maupun pendanaan baik dari swasta maupun negara
PROSEDUR PENDIRIAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pengajuan nama ormas. Pemesanan hanya bisa Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama seperti tersebut mencakup identitas pemohonan nama perkumpulan yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan diberikan melalui online yang berisi beberapa data antara lain no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) juga kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya jika nama telah mendapatkan pengesahan. Hal-hal yang wajib disiapkan antara lain ialah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (KTP, NPWP/KITAS/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, jangka waktu,aset, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dianggap diperlukan dalam perkumpulan.
- Melunasi biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau SK domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan perkumpulan;
- Agenda kegiatan perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pendirian perkumpulan;
- Dokumen pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Persetujuan pengajuan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Layanan Pengurusan Perkumpulan di Kabupaten Bandung Barat silahkan kontak kami