Layanan Pengurusan Asosiasi Sukamanah – Bandung – Legal, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta , Kabupaten Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa makna lain yang kerap dipakai diantaranya kumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dll. Kesemuanya memiliki arti yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah lembaga yang merupakan gabungan orang didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, artinya dalam hukum tidak menjadi subyek tersendiri yang mandiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Hak Asassi Manusia
Didirikan berdasarkan akta Notaris dan pengesahannya melalui Menkumham.
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum jika andai terjadi perselisihan
- Melindungi aset organisasi
- Komunitas lebih dipercaya di mata publik atau pemberi dana
- Perkumpulan bisa berkembang lebih cepat
- Dapat Membuka rekening bank atas nama organisasi
- Kemudahan mendapat support moril maupun materil baik dari swasta maupun pemerintah
PROSEDUR PEMBUATAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama organisasi oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus diawali dengan pemesanan nama organisasi. Pengajuan dilakukan Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama seperti tersebut meliputi identitas pemesanan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan dilakukan melalui elektronik yang berisi hal-hal antara lain no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) serta kode tagihan atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama telah memperoleh pengesahan. Hal-hal yang harus disiapkan diantaranya adalah :
- Identitas lengkap para pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, kegiatan, jangka waktu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dianggap dibutuhkan dalam organisasi.
- Membayarkan tagihan permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau SK domisili organisasi;
- Sumber dana organisasi;
- Program kegiatan organisasi;
- Surat pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pendirian organisasi;
- Dokumen pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak
- Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan diterima sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menetapkan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan layanan Layanan Pengurusan Asosiasi Sukamanah – Bandung silahkan kontak kami