Layanan Pendirian Perseroan Perseorangan di Kabupaten Bandung

Layanan Pendirian Perseroan Perseorangan di Kabupaten Bandung – PT Perorangan ialah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 8 thn 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perseorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pembuatan  Perseroan Perseorangan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas biasa :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Peraturan Mentri Keuangan RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian perseroan perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Paket Pembuatan PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perseorangan :

perseroan perorangan mempunyai keunggulan dibandingkan badan hukum lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar bebas asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum sama dengan PT biasa
7. Harta Perseroan terpisah dengan kekayaan pemilik

Kelemahan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan PT perseorangan   juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

1. Selain laporan pajak terdapat juga kewajiban untuk memberikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali kepada kementrian, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Catatan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan mendapatkan hukuman berupa :
   1. Teguran melalui Email
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran ke-2 dilayangkan setelah selama tiga bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika setelah satu bulan dari teguran kedua disampaikan, untuk pembukaan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah Lima tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat PT perorangan  lagi selamanya.