Layanan Pendirian Paguyuban di Cimahi – Legal, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Purwakarta , Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, istilah perkumpulan mempunyai beberapa makna lain yang sering digunakan diantaranya kumpulan, perhimpunan, perikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Seluruhnya mempunyai maksud yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah lembaga yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam hukum tidak menjadi subyek independen yang berdiri sendiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan dengan akta Notaris dan pengesahannya diajukan ke Menkumham.
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum andai andai terjadi sengketa
- Menjaga harta kekayaan organisasi
- Komunitas lebih dipercaya di mata publik atau klient
- Organisasi bisa tumbuh lebih pasti
- Dapat membuat rek. bank atas nama perkumpulan
- Kemudahan memperoleh bantuan program maupun materil baik dari swasta maupun negara
TATA CARA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pengajuan nama organisasi. Pengajuan dilakukan Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama seperti tersebut mencakup identitas pemohonan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan diberikan melalui elektronik yang berisi beberapa data diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) juga kode tagihan atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama telah mendapatkan persetujuan. Hal-hal yang wajib disiapkan diantaranya adalah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan intern organisasi yang terdiri dari Asas, landasan, aktivitas, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dianggap dibutuhkan dalam organisasi.
- Membayarkan tagihan permohonan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian juga kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya berisi :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan organisasi;
- Agenda kerja organisasi;
- Dokumen pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Notulensi rapat pendirian organisasi;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Persetujuan pengajuan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan layanan Layanan Pendirian Paguyuban di Cimahi silahkan menghubungi kami