Layanan Pendirian Paguyuban di Bandung – Legal, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa makna lain yang kerap dipakai diantaranya kumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dll. Kesemuanya memiliki arti yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek independen yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan pengesahan status badan hukumnya melalui Menkumham
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya melalui Menkumham.
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum jika andai terjadi sengketa
- Menjaga harta kekayaan perkumpulan
- ormas lebih kredibel di mata masyarakat atau pemberi dana
- Komunitas bisa tumbuh lebih besar
- Dapat Membuka rekening bank atas nama badan hukum
- priroritas dalam mendapat bantuan moril maupun materil baik dari swasta maupun negara
TATA CARA PEMBUATAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengajuan hanya bisa Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama seperti tersebut mencakup identitas pemohonan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan dilakukan melalui online yang memuat hal-hal antara lain no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) serta kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya jika nama sudah mendapatkan persetujuan. Hal-hal yang harus dipenuhi antara lain ialah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, NPWP/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian internal organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, jangka waktu,aset, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam organisasi;
- Aturan lain yang dianggap dibutuhkan dalam organisasi.
- Melunasi tagihan permohonan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, diantaranya berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau SK domisili organisasi;
- Sumber dana organisasi;
- Agenda kegiatan organisasi;
- Surat pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan organisasi;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan konsultasi Layanan Pendirian Paguyuban di Bandung silahkan menghubungi kami