Layanan Pendirian Himpunan di Cimahi Selatan – Cimahi – Legal, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta , Kabupaten Garut Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, istilah perkumpulan memiliki beberapa istilah serupa yang sering dipakai diantaranya kumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, serikat, asosiasi dan lain-lain. Seluruhnya memiliki maksud yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, maksudnya dalam hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang wajib mendapatkan pengesahan status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan dengan akta Notaris dan pengesahannya melalui Menkumham.
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum andai andai terjadi perselisihan
- Melindungi aset perkumpulan
- Komunitas lebih kredibel di mata masyarakat atau klient
- Komunitas bisa tumbuh lebih besar
- Bisa membuat rek. bank atas nama komunitas
- Kemudahan memperoleh support moril maupun pendanaan baik dari perusahaan maupun pemerintah
PROSEDUR PEMBUATAN ORMAS BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus diawali dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengajuan hanya bisa Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama seperti tersebut mencakup identitas pemohonan nama organisasi yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan diberikan melalui online yang memuat hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal berlaku (60 hari) juga kode tagihan atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama sudah memperoleh persetujuan. Syarat-syarat yang wajib disiapkan antara lain ialah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, NPWP/Kartu Identitas/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern perkumpulan yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dipandang diperlukan dalam perkumpulan.
- Melunasi tagihan permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian juga kelengkapan pengajuan secara online oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau SK domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan perkumpulan;
- Program kerja organisasi;
- Dokumen pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian perkumpulan;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan diterima sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menetapkan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Layanan Pendirian Himpunan di Cimahi Selatan – Cimahi silahkan kontak kami