Layanan Pendirian Himpunan Bandung – Kota Bandung, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah lain yang kerap digunakan antara lain kumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dll. Seluruhnya mempunyai maksud yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan gabungan orang didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, artinya dalam hukum tidak menjadi subyek tersendiri yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Hak Asassi Manusia
Didirikan berdasarkan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Menkumham.
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum andai andai terjadi sengketa
- Menjaga aset perkumpulan
- Komunitas lebih dipercaya di mata masyarakat atau donatur
- Perkumpulan bisa berkembang lebih cepat
- Bisa membuat rek. bank atas nama organisasi
- Kemudahan memperoleh bantuan program maupun pendanaan baik dari CSR maupun pemerintah
TATA CARA PEMBUATAN ORMAS BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengajuan hanya bisa Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama seperti tersebut mencakup identitas pemohonan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan diberikan melalui elektronik yang berisi hal-hal antara lain nomor pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) juga kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama telah memperoleh pengesahan. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain ialah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, NPWP/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan internal perkumpulan yang terdiri dari Asas, landasan, kegiatan, jangka waktu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dianggap diperlukan dalam perkumpulan.
- Melunasi biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian juga kelengkapan pernyataan secara online oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, antara lain berisi :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau surat keterangan domisili organisasi;
- Sumber keuangan perkumpulan;
- Agenda kegiatan organisasi;
- Dokumen pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian perkumpulan;
- Dokumen pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri memutuskan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Layanan Pendirian Himpunan Bandung silahkan kontak kami