Layanan Pembuatan Paguyuban Bandung – Berpengalaman & Terpercaya kami melayani daerah Bandung, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, DKI Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh daerah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa makna lain yang kerap digunakan diantaranya kumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dan lain-lain. Seluruhnya mempunyai maksud yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, artinya dalam hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan pengesahan status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Ham
Didirikan berdasarkan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa
- Melindungi aset organisasi
- ormas lebih dipercaya di mata publik atau pemberi dana
- Perkumpulan bisa berkembang lebih pasti
- Bisa Membuka rek. bank atas nama komunitas
- priroritas dalam memperoleh bantuan moril maupun pendanaan baik dari swasta maupun pemerintah
PROSEDUR PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus diawali dengan pengajuan nama ormas. Pemesanan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemesanan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan diberikan melalui elektronik yang memuat beberapa data antara lain nomor pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) juga kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama sudah mendapatkan pengesahan. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi diantaranya adalah :
- Identitas lengkap para pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern organisasi yang terdiri dari Asas, landasan, aktivitas, jangka waktu, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam organisasi;
- Ketentuan lain yang dipandang dibutuhkan dalam organisasi.
- Membayarkan biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara online oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau SK domisili perkumpulan;
- Sumber dana perkumpulan;
- Program kerja perkumpulan;
- Surat pernyataan tidak dalam permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian organisasi;
- Surat pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak
- Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan layanan Layanan Pembuatan Paguyuban Bandung silahkan menghubungi kami