Layanan Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Bunijaya – Kabupaten Bandung Barat

Kami , Melayani Layanan Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Bunijaya – Kabupaten Bandung Barat – Koperasi ialah badan hukum yang memiliki anggota individu-individu atau badan hukum Koperasi  dengan fondasi kegiatannya menggunakan prinsip Koperasi sekaligus sebagai kekuatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan, pengertian mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan UKM

Anggota koperasi mendapatkan identitas lebih dari satu (sbg yang memiliki dan pengguna manfaat), dibentuk, dibiayai , diatur dan dijaga serta dirasakan hasilnya sendiri oleh pemiliknya.

Tugas utama badan hukum koperasi adalah menunjang kepentingan kemudahan anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jika terdapat keuntungan maka  diberikan kepada anggotanya , dan kapasitas fasilitas  koperasi melebihi permintaan anggotanya, maka bisa mencukupi kebutuhan masyarakat diluar anggota badan usaha koperasi

LANDASAN HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 Perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
2. UU 25 TH 92, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

JENIS & BENTUK KOPERASI

Berpatokan pada Undang-Undang cipta kerja Pasal 3  berdasarkan pembentuknya , bentuk Koperasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Koperasi Primer
   Ialah koperasi yang didirikan oleh individu-individu dengan jumlah pendiri minimal oleh Sembilan orang.
2. Koperasi Sekunder
   Adalah koperasi yang diprakarsai  oleh beberapa koperasi yang dibentuk  oleh minimal tiga Badan Usaha Koperasi .

Selanjutnya jenis bidang usaha koperasi diatur di Pasal 67 Permenkukm No. 09/2018, adalah :

1. Koperasi Konsumen;
   adalah koperasi yang menjual kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya, contohnya : koperasi yang berbentuk warung atau mini market yang menyediakan barang-barang yang di konsumsi sehari2 oleh anggotanya
2. Koperasi Produsen
   yaitu  koperasi yang gerakan utamanya mengolah bahan dasar yang bersumber dari anggota ke barang jadi/setengah jadi, contohnya : koperasi dibidang peternakan, perkebunan, perindustrian, nelayan
3. Koperasi Jasa
   adalah   koperasi yang beroperasi dibidang jasa untuk keperluan para anggotanya maupun kepada non anggota, contohnya : jasa transportasi, pariwisata,gadai, pendidikan dll
4. Koperasi pemasaran
   ialah   koperasi yang aktifitas  utamanya memasarkan produk-produk yang diproduksi oleh anggotanya, contohnya : memasarkan hasil kerajinan, kuliner, tekstil, dan lainnya
5. Koperasi simpan pinjam.
   yaitu   koperasi yang kegiatan  usahanya dibidang simpan pinjam, misalnya koperasi kredit, koperasi modal usaha

LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN KOPERASI

Setelah mengetahui  bentuk & Syarat koperasi maka berikut kita akan memulai tahapan untuk membuat koperasi yang sesuai ketentuan pada Permenkukm Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Bimbingan Koperasi, adapun tahapan yang dilakukan, ialah:

Mengikuti penyuluhan pengelolaan koperasi

Bimbingan dapat diperoleh dengan cara mengirimkan permohonan tertulis bimbingan pembuatan koperasi ke Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Kerangan dalam {surat permohonan|Permohonan tertulis| itu yaitu hari, tanggal penyelenggaran penyuluhan, juga lokasi penyuluhan,. Pengisian materi,  akan dilakukan oleh Pengisi Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), isi materi yang disampaikan tentang oprasional) perkoperasian, aturan pendirian koperasi, prosedur cara pendirian koperasi, dll.

Rapat Pendirian Koperasi

Pembentukan Koperasi dilanjutkan dengan melaksanakan rapat pembentukan yang dilakukan oleh para pendiri & pada tempat yang bersamaan bisa diselenggaran pembinaan seputar perkoperasian oleh Suku dinas Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 Permenkukm No. 09/2018, rapat pendirian koperasi dipimpin oleh ketua rapat dan sekretaris yang ditunjukdisepakati oleh para pendiri untuk menetapkan pokok-pokok isi rancangan AD/ART yang meliputi :

1. Nama koperasi;
2. Data pendiri;
3. Domisili  koperasi;
4. Jenis koperasi;
5. Masa berlaku waktu berdiri;
6. Maksud dan Tujuan;
7. Ketentuan anggota koperasi;
8. Struktur koperasi;
9. Pendanaan koperasi;
10. Jumlah kententuan simpanan Pokok dan Wajib ;
11. Bidang usaha koperasi;
12. operasional Koperasi;
13. Pembagian keuntungan;
14. Perubahan AD/ART;
15. Prosedur pembubaran
16. Hukuman; dan
17. Peraturan khusus.

Pengajuan Permohonan Nama Koperasi

Nama koperasi  yang ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi di pesan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Nama koperasi harus memenuhi ketentuan:

1. Terdiri dari sekurangnya  3 kata tidak termasuk frasa koperasi;
2. Ditulis dalam huruf latin;
3. Belum digunakan oleh Koperasi lain;
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. Dilarang mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
6. dilarang berisi angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. dilarang hanya menggunakan maksud dan tujuan serta bidang usaha sebagai Nama Koperasi;
8. Sejalan dengan maksud dan tujuan Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ingin dipakai sebagai bagian  dari Nama Koperasi.

Membuat Akta Pendirian Koperasi

Setelah pengajuan nama koperasi sudah disetujui oleh SISMINBHKOP, notaris dapat membuat Akta Pendirian Koperasi yang memuat kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pembentukan.

Setor Modal

Koperasi wajib menyetorkan modal usaha, ini sesuai pada Pasal 11 Peraturan Mentri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018 berisi tata cara Operasional dan Pembinaan Koperasi, yang berisi:

1. Modal Awal Koperasi minimal berasal dari Simpanan Pokok.
2. Modal Usaha dapat didapat juga dari sumber : Simpanan Wajib ; dan/atau hibah.
3. Hibah seperti dimaksud dapat berbentuk: uang ; dan/atau aset modal yang memiliki nilai yang bisa diukur dalam satuan mata uang.
4. Simpanan Pokok seperti disebutkan di atas wajib disetorkan oleh anggota pada koperasi pada saat menjadi anggota.
5. Hibah seperti dimaksud diserahkan dengan surat penyerahan di atas materai dan/atau akta hibah.

Pengecekan Dokumen Pendirian

dalam melakukan SK Akta Pendirian Koperasi, notaris wajib mengajukan permohonan verifikasi dokumen dahulu lewat Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, jika berkas dinyatakan terpenuhi & lolos persyaratan, notaris akan menerima bukti yang diterbitkan oleh SISMINBHKOP. Adapun dokumen yang wajib dicek sebagai berikut:

1. Dua Berkas akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
2. Berita acara rapat pendirian Koperasi, juga surat kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan jika dikuasakan;
3. Tanda bukti penyetoran modal, minimal sebesar simpanan pokok; dan
4. Rencana awal operasional usaha Koperasi

Berita acara pada poin 2 dilengkapi berkas berikut ini :

1. List kehadiran rapat pendirian;
2. fotocopy eKTP para pendiri sesuai daftar hadir;
3. Surat kuasa pendiri; dan
4. Tanda Rekomendasi yang dikeluarkan lembaga terkait dengan bidang garapan yang akan dioperasikan.

Melayangkan Pengajuan SK Akta Pendirian koperasi

Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh notaris secara elektronik dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi yang terdapat di SISMINBHKOP, memalui Proses memindai & mengunggah berkas-berkas yang sudah diverifikasi melalui SISMINBHKOP.

Untuk Layanan Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Bunijaya – Kabupaten Bandung Barat dapat kontak jasa legalitas bandung