Jasa Pengurusan PT Perseorangan di Cimincrang Bandung

Jasa Pengurusan PT Perseorangan di Cimincrang Bandung – PT Perorangan ialah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perseorangan  :

ini syarat dan ketentuan pendirian  PT Perseorangan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan pendirian Perseroan Terbatas umum :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 thn
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Permenkeu RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perseorangan :

perseroan perorangan mempunyai keunggulan dari pada badan usaha lainnya yaitu :

1. Cukup satu pendiri
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar bebas selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Mempunyai Kedudukan hukum seperti PT umum
7. Kekayaan PT tidak menyatu dengan kekayaan pemilik

Kelemahan Perseroan perseorangan  :

Bukan hanya  kelebihan Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Selain laporan pajak ada tanggung jawab untuk memberikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan L/R
   3. Catatan Keuangan periode berjalan
2. Jika tidak memberikan laporan akan mendapatkan sanksi berupa :
   1. Sanksi melalui Email
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran ke-2 disampaikan setelah dalam tiga bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan kedua disampaikan, untuk pencabutan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      Diberikan setelah 5 tahun sejak Pemblokiran diberlakukan dan Anda  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi setelahnya.