Jasa Pengurusan Perseroan Perorangan di Rancamulya Kabupaten Bandung

Jasa Pengurusan Perseroan Perorangan di Rancamulya Kabupaten Bandung – Perseroan Perorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam PP RI Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan PT Perorangan  :

ini syarat dan ketentuan pembuatan  PT Perseorangan yang bisa dikatakan lebih sederhana dibandingkan pendirian PT umum :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Paket Pembuatan Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perorangan :

PT perseorangan mempunyai keunggulan dibandingkan badan usaha lainnya diantaranya :

1. Cukup satu pendiri
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Mempunyai Kedudukan hukum seperti PT umum
7. Kekayaan PT terpisah dengan harta pribadi

Kelemahan Perseroan perseorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perorangan   juga memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Selain laporan pajak terdapat juga tanggung jawab untuk menyampaikan pembukuan setiap 6 bulan sekali kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan L/R
   3. Catatan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan diberikan sanksi berupa :
   1. Sanksi tertulis
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran kedua disampaikan setelah selama tiga bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Dikenakan jika dalam waktu satu bulan sejak teguran kedua diberikan, untuk pembukaan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan setelah 5 tahun sejak Pemblokiran diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi setelahnya.