Jasa Pengurusan Perkumpulan Kota Bandung – Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa makna lain yang sering dipakai diantaranya perkumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dll. Kesemuanya memiliki maksud yang sama yaitu perkumpulan.
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang statusnya tidak berbadan hukum, maksudnya dalam status hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Hak Asassi Manusia
Didirikan berdasarkan akta notariil dan pengesahannya melalui Menkumham.
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum jika andai terjadi perselisihan
- Menjaga harta kekayaan perkumpulan
- ormas lebih kredibel di mata publik atau donatur
- Ormas bisa berkembang lebih pasti
- Dapat Membuka rek. bank atas nama perkumpulan
- priroritas dalam memperoleh bantuan program maupun pendanaan baik dari perusahaan maupun negara
PROSEDUR PENDIRIAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum ormas harus diawali dengan pemesanan nama perkumpulan. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemohonan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan diberikan melalui online yang memuat hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya bila nama sudah memperoleh persetujuan. Hal-hal yang wajib disiapkan diantaranya ialah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (KTP, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern perkumpulan yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, masa berlaku, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dipandang diperlukan dalam perkumpulan.
- Membayarkan biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pengajuan secara online oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, antara lain berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau SK domisili organisasi;
- Sumber dana perkumpulan;
- Agenda kerja perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Notulensi rapat pendirian organisasi;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan konsultasi Jasa Pengurusan Perkumpulan Kota Bandung silahkan menghubungi kami