Jasa Pengurusan Perkumpulan Kabupaten Bandung Barat – Legal, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah serupa yang sering dipakai diantaranya perkumpulan, perhimpunan, perikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Kesemuanya mempunyai maksud yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan gabungan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, maksudnya dalam hukum tidak menjadi subyek tersendiri yang berdiri sendiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan berdasarkan akta Notaris dan pengesahannya diajukan ke Menkumham.
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum andai andai terjadi sengketa
- Menjaga aset organisasi
- Komunitas lebih kredibel di mata masyarakat atau pemberi dana
- Komunitas bisa tumbuh lebih cepat
- Dapat Membuka rekening bank atas nama komunitas
- Kemudahan mendapat support program maupun pendanaan baik dari swasta maupun pemerintah
PROSEDUR PENDIRIAN ORMAS BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus diawali dengan pemesanan nama organisasi. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemesanan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan dilakukan melalui online yang berisi hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal berlaku (60 hari) juga kode pembayaran atas pemesanan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama telah memperoleh pengesahan. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain adalah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan intern organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, masa berlaku,aset, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam organisasi;
- Aturan lain yang dipandang dibutuhkan dalam organisasi.
- Melunasi biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara online oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, diantaranya berisi :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili perkumpulan;
- Sumber dana organisasi;
- Program kerja organisasi;
- Surat pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pembentukan perkumpulan;
- Surat pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menyatakan menyetujui atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan layanan Jasa Pengurusan Perkumpulan Kabupaten Bandung Barat silahkan menghubungi kami