Jasa Pengurusan Paguyuban Kabupaten Bandung Barat – Profesional, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa istilah lain yang sering dipakai antara lain kumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Seluruhnya mempunyai arti yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, artinya dalam status hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum andai andai terjadi perselisihan
- Melindungi harta kekayaan organisasi
- Komunitas lebih dipercaya di mata publik atau donatur
- Organisasi bisa berkembang lebih pasti
- Dapat membuat rekening bank atas nama organisasi
- Kemudahan mendapat bantuan program maupun materil baik dari perusahaan maupun negara
TAHAPAN PEMBUATAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pengajuan nama ormas. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama seperti tersebut meliputi identitas pemohonan nama perkumpulan yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan dilakukan melalui online yang berisi hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama sudah memperoleh persetujuan. Hal-hal yang harus disiapkan diantaranya ialah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan intern organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, masa berlaku,aset, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dipandang diperlukan dalam perkumpulan.
- Membayarkan biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara online oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau surat keterangan domisili organisasi;
- Sumber keuangan organisasi;
- Agenda kerja perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian organisasi;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan diterima kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri memutuskan menyetujui atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Jasa Pengurusan Paguyuban Kabupaten Bandung Barat silahkan menghubungi kami