Jasa Pendirian Perseroan Perseorangan di Cimahi

Jasa Pendirian Perseroan Perseorangan di Cimahi – PT Perseorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perseorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pembuatan  PT Perorangan yang bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas biasa :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 tahun
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Biaya Pendirian Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perorangan :

PT perorangan memiliki keunggulan dibandingkan badan usaha lainnya diantaranya :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Memiliki kekuatan hukum sama dengan Perseroan Terbatas biasa
7. Kekayaan Perseroan tidak menyatu dengan harta pribadi

Kekurangan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Selain laporan pajak ada kewajiban untuk memberikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan R/L
   3. Laporan Keuangan periode berjalan
2. Jika tidak memberikan laporan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Teguran tertulis
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran ke-2 diberikan setelah dalam tiga bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Pembekuan
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari teguran kedua diberikan, untuk pencabutan Pembekuan ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan setelah Lima tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat PT perorangan  lagi selamanya.