Jasa Pendirian Perkumpulan Kopo – Kota Bandung – Legal, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jabar pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa istilah serupa yang kerap dipakai antara lain kumpulan, perhimpunan, perikatan, persatuankesatuan, serikat, kominitas dll. Seluruhnya memiliki arti yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Ham .
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki perlindungan dan bantuan hukum andai andai terjadi sengketa
- Menjaga harta kekayaan perkumpulan
- Komunitas lebih dipercaya di mata publik atau pemberi dana
- Ormas bisa tumbuh lebih besar
- Bisa membuat rekening bank atas nama organisasi
- Kemudahan mendapat bantuan program maupun pendanaan baik dari CSR maupun pemerintah
TAHAPAN PENDIRIAN ORMAS BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama organisasi oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pengajuan nama ormas. Pengajuan dilakukan Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama seperti tersebut mencakup identitas pemesanan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan diberikan melalui elektronik yang memuat beberapa data antara lain no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) juga kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya bila nama telah memperoleh pengesahan. Hal-hal yang harus dipenuhi antara lain adalah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, NPWP/KITAS/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian internal organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam organisasi;
- Ketentuan lain yang dipandang diperlukan dalam organisasi.
- Melunasi tagihan pengajuan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, antara lain berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili organisasi;
- Sumber dana organisasi;
- Program kerja perkumpulan;
- Surat pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan organisasi;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Persetujuan pengajuan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menetapkan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Jasa Pendirian Perkumpulan Kopo – Kota Bandung silahkan kontak kami