Jasa Pendirian Komunitas Kota Bandung – Legal, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta , Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam sistem Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah serupa yang kerap digunakan diantaranya kumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Kesemuanya memiliki arti yang sama yaitu perkumpulan.
Perkumpulan ialah lembaga yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, maksudnya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menkumham
Didirikan berdasarkan akta notariil dan pengesahannya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum jika andai terjadi perselisihan
- Menjaga harta kekayaan organisasi
- Organisasi lebih dipercaya di mata publik atau donatur
- Perkumpulan bisa berkembang lebih pasti
- Bisa membuat rek. bank atas nama komunitas
- Kemudahan memperoleh support program maupun materil baik dari perusahaan maupun pemerintah
TAHAPAN PEMBUATAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pemesanan nama perkumpulan. Pemesanan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemohonan nama perkumpulan yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan dilakukan melalui elektronik yang memuat hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya bila nama telah mendapatkan persetujuan. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain ialah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, NPWP/KITAS/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan intern perkumpulan yang terdiri dari Asas, dasar, kegiatan, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam organisasi;
- Aturan lain yang dianggap dibutuhkan dalam perkumpulan.
- Membayarkan tagihan permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pengajuan secara online oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, antara lain berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau surat keterangan domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan organisasi;
- Program kegiatan organisasi;
- Surat pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan organisasi;
- Dokumen pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan diberikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri menetapkan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Jasa Pendirian Komunitas Kota Bandung silahkan menghubungi kami