Jasa Pendirian Ikatan di Kabupaten Bandung Barat – Profesional, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta , Kabupaten Garut Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, istilah perkumpulan memiliki beberapa istilah lain yang sering dipakai antara lain perkumpulan, himpunan, perikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dan lain-lain. Seluruhnya memiliki maksud yang sama yaitu perkumpulan.
Perkumpulan ialah lembaga yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, artinya dalam status hukum tidak menjadi subyek independen yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan berdasarkan akta Notaris dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Ham .
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa
- Melindungi aset organisasi
- Komunitas lebih kredibel di mata masyarakat atau pemberi dana
- Perkumpulan bisa berkembang lebih cepat
- Dapat membuat rek. bank atas nama perkumpulan
- Kemudahan memperoleh bantuan program maupun pendanaan baik dari perusahaan maupun negara
TATA CARA PENDIRIAN ORMAS BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama organisasi oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum ormas harus diawali dengan pengajuan nama organisasi. Pemesanan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemesanan nama organisasi yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan diberikan melalui online yang berisi hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) juga kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama sudah memperoleh pengesahan. Syarat-syarat yang harus disiapkan antara lain adalah :
- Data semua pendiri perkumpulan (KTP, Nomer Pokok Wajib Pajak/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dipandang dibutuhkan dalam organisasi.
- Membayarkan tagihan permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian juga kelengkapan pernyataan secara online oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, antara lain memuat :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau SK domisili organisasi;
- Sumber dana perkumpulan;
- Agenda kerja organisasi;
- Dokumen pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pembentukan perkumpulan;
- Dokumen pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan diterima sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan konsultasi Jasa Pendirian Ikatan di Kabupaten Bandung Barat silahkan kontak kami