Jasa Pendirian Himpunan di Kabupaten Bandung Barat – Profesional, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Kota Bogor, Kab. Bogor, Depok, DKI Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh daerah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah lain yang sering digunakan antara lain perkumpulan, perhimpunan, perikatan, persatuankesatuan, sarikat, asosiasi dan lain-lain. Seluruhnya mempunyai maksud yang serupa yaitu perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan kumpulan individu didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, artinya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang berdiri sendiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang wajib mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menkumham
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Menkumham.
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum jika andai terjadi sengketa
- Menjaga aset organisasi
- ormas lebih kredibel di mata publik atau donatur
- Organisasi bisa tumbuh lebih pasti
- Bisa Membuka rekening bank atas nama perkumpulan
- Kemudahan mendapat support moril maupun pendanaan baik dari CSR maupun negara
TATA CARA PENDIRIAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama organisasi oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pemesanan nama organisasi. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama seperti tersebut mencakup identitas pemohonan nama organisasi yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan dilakukan melalui elektronik yang berisi beberapa data diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya jika nama telah memperoleh persetujuan. Syarat-syarat yang harus disiapkan diantaranya adalah :
- Data semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern perkumpulan yang terdiri dari Asas, landasan, kegiatan, jangka waktu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam organisasi;
- Aturan lain yang dipandang dibutuhkan dalam perkumpulan.
- Membayarkan tagihan pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau SK domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan perkumpulan;
- Agenda kegiatan perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian organisasi;
- Dokumen pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri memutuskan menyetujui atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan konsultasi Jasa Pendirian Himpunan di Kabupaten Bandung Barat silahkan menghubungi kami